Pemda Koltim Sedang menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Keg...
 |
| Pemda Koltim Sedang menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak tepatnya di Aula Camat Aere, Senin (13/6/2022). (Img : Istimewa) |
KOLTIM,SITUSSULTRA.com-Sebagai bentuk komitmen dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak maka Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pj. Bupati Koltim, H. Sulwan Aboenawas dan dihadiri Ketua TP-PKK, Pj. Sekda Koltim, beberapa Pimpinan OPD dan pihak terkait lainnya, tepatnya di Aula Rujab Camat Aere, Senin (13/6/2022).
Melalui kegiatan ini, Sulwan menyerukan agar masyarakat segera mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap anak, sebab kata dia, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa. Dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai Manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan Bangsa.
"Sehingga perlu mendapat perhatian, perlindungan, dan kesempatan seluas-luasnya untuk keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar,"terangnya.
Ia mengungkapkan, perlindungan anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
"Serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945,"jelasnya.
Ia juga menerangkan, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah mengatur pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk dalam urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar.
"Angka anak yang mengalami korban kekerasan di masa pandemi dari data simponi Tahun 2021, Sultra berjumlah 63 kasus dan Koltim berjumlah enam kasus dari Tahun 2021 - Januari 2022,"sebutnya.
Dari enam kasus di Koltim ungkap Sulwan, salah satunya adalah kasus seksual yaitu kasus pemerkosaan anak di bawah umur, dengan usia korban kurang lebih 4 Tahun 10 Bulan.
"Dan pelaku kekerasan tersebut adalah anak di bawah umur, usia 14 Tahun pelajar sekolah menengah pertama,"ungkapnya.
Lebih lanjut, penjabat orang nomor satu di Koltim itu mengatakan, bahwa kasus pemerkosaan anak usia 16 tahun dan kasus penelantaran anak, termasuk beberapa laporan dari aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (Patbm) ke dinas DP3A Kopltim, bahwa penyebabnya karena masih tingginya kasus pernikahan anak dibawah umur atau di usia 18 tahun kebawah.
" Dengan masih tingginya kasus pernikahan di bawah umur, dihimbau kepada pemerintah, kecamatan, lurah dan desa, untuk tidak memberikan rekomendasi kepada calon pengantin yang usianya, belum layak untuk nikah,"tegasnya.
Untuk itu, Sulwan menegaskan agar Pemerintah Desa (Pemdes) melalui Kepala Desa (Kades) masing-masing segera membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang pencegahan perkawinan pada anak dibawah umur, yang dimana rujukan Perdes adalah turunan dari Peraturan Bupati (Perbup) Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
"Olehnya itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat pemerintah, dunia usaha, keluarga, orang tua untuk segera melaporkan ketika terjadi kekerasan terhadap anak,"pintanya dengan tegas.
"Anak mempunyai hak, anak butuh pendampingan hukum, psikologi, kesehatan pendidikan, agar pasca menjadi korban kekerasan, pendampingan kebutuhan anak tetap terpenuhi,"sambungnya.
Ia menuturkan, bahwa rapat terbatas 9 Januari 2020 lalu, Presiden Joko Widodo meminta untuk segera di lakukan reformasi besar-besaran pada manajemen kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan memperbaiki sistem pelaporan dan layanan yang dapat di akses dengan lebih cepat, terintegrasi, dan komprehensif.
"Saya mengharapkan partisipasi dan peran aktif seluruh masyarakat dan elemen untuk mengkampanyekan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak,"imbaunya.
"Saya tekankan kepada para camat, lurah dan desa untuk segera membentuk komite perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dan satuan tugas pendamping kekerasan terhadap perempuan dan anak,"pungkasnya.
Editor : Darson
Music MP3