KOLTIM,SITUSSULTRA.com-Menjelang pelaksanaan penobatan Bokeo Mekongga ke-XXII dan pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Majelis Adat Kerajaan Nusantara (DPD MAKN) Kabupaten Kolaka Timur, dukungan terhadap agenda adat dan kebudayaan tersebut terus menguat.
Dukungan datang dari sejumlah pemangku adat, di antaranya Mokole Rate-Rate, Mokole Singgere dan Mokole Lambandia. Ketiganya menyampaikan pesan yang sama. momentum penobatan Bokeo tidak semestinya dipandang sekadar sebagai seremoni pergantian atau pengukuhan seorang tokoh, tetapi sebagai momentum untuk membangun kembali kesadaran bersama tentang jati diri, marwah dan persatuan masyarakat adat Mekongga.
Bagi para Mokole, adat bukan sekadar peninggalan masa lalu. Adat adalah warisan nilai yang menghubungkan generasi terdahulu dengan generasi hari ini dan generasi yang akan datang.
Karena itu, keberadaan kepemimpinan adat harus ditempatkan dalam kerangka menjaga kehormatan, persatuan dan keberlanjutan nilai-nilai adat.
Mokole Rate-Rate Rusli Labatamba menegaskan bahwa masyarakat adat Mekongga memiliki tanggung jawab sejarah untuk menjaga agar adat tidak kehilangan arah akibat kepentingan sesaat.
“Adat adalah rumah bersama. Jangan sampai rumah yang diwariskan leluhur kepada kita justru kita pecah karena kepentingan pribadi dan kelompok. Yang harus kita wariskan kepada anak cucu bukan pertentangan, melainkan persatuan dan kehormatan adat,” tegas Rusli.
Menurutnya, penobatan Hakim Dachlan selaku Bokeo Mekongga Ke XXII hendaknya menjadi ruang untuk memperkuat kembali ikatan persaudaraan masyarakat adat.
Ia mengajak seluruh unsur masyarakat untuk melihat momentum tersebut dengan hati yang jernih dan pikiran yang bijaksana.
“Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan sampai perbedaan membuat kita kehilangan persaudaraan. Mekongga terlalu besar untuk dipertaruhkan hanya karena kepentingan sesaat,” ucapnya.
Sementara itu, Mokole Singgere Amri Madia menyampaikan bahwa kepemimpinan adat memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar kedudukan.
Menurutnya, Bokeo harus dipahami sebagai bagian dari simbol persatuan dan kesinambungan nilai adat Mekongga.
“Bokeo bukan sekadar nama atau gelar. Di dalamnya terdapat amanah sejarah, tanggung jawab moral dan kehormatan masyarakat adat. Karena itu, siapa pun yang berada di dalam lingkaran adat harus menempatkan kepentingan Mekongga di atas kepentingan dirinya sendiri,” ucap Amri.
Ia berharap seluruh unsur masyarakat adat dapat menjadikan penobatan Bokeo Mekongga Ke XXII sebagai momentum rekonsiliasi dan memperkuat hubungan antarkomunitas adat.
“Jangan wariskan kepada generasi berikutnya sebuah Mekongga yang terbelah. Wariskanlah Mekongga yang bersatu, bermartabat dan mampu berdiri dengan identitas adatnya sendiri," harapnya.
Menurutnya, keberadaan DPD MAKN Kabupaten Kolaka Timur juga dapat menjadi salah satu ruang untuk memperkuat komunikasi, silaturahmi dan pelestarian adat serta budaya di tengah perubahan zaman.
Senada dengan kedua Mokole tersebut, Hakim Ponggeria Mokole Lambandia mengajak masyarakat adat untuk menjadikan momentum penobatan Bokeo Mekongga Ke XXII sebagai titik temu, bukan titik perpecahan.
“Sudah saatnya kita berhenti saling mencari siapa yang paling benar. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mencari jalan yang benar untuk menjaga adat dan kehormatan Mekongga," ujar Hakim.
Ia menilai, kekuatan masyarakat adat tidak terletak pada banyaknya kelompok yang mengklaim memiliki kewenangan, tetapi pada kemampuan seluruh unsur adat untuk duduk bersama, bermusyawarah dan menjaga nilai yang diwariskan leluhur.
“Kalau adat menjadi alasan kita berselisih, berarti ada nilai adat yang belum kita pahami dengan baik. Tetapi kalau adat menjadi jalan untuk saling menghormati dan bersatu, maka di situlah adat menunjukkan kemuliaannya,” tandasnya.
Dukungan para Mokole tersebut sekaligus menjadi pesan moral bagi masyarakat Mekongga di Kolaka Timur agar penobatan Bokeo Mekongga Ke XXII tidak berhenti pada prosesi seremonial.
Momentum tersebut diharapkan menjadi awal dari tumbuhnya kembali kesadaran kolektif masyarakat adat untuk menjaga identitas, sejarah, nilai, bahasa, tradisi dan struktur sosial adat Mekongga.
Dalam perspektif tersebut, adat bukanlah alat untuk membangun dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Adat justru seharusnya menjadi ruang bersama untuk menemukan keseimbangan, kehormatan dan persaudaraan.
Sebab, ketika adat kehilangan persatuan, yang hilang bukan hanya sebuah struktur kelembagaan, tetapi juga bagian dari identitas sejarah masyarakat.
Para Mokole juga mengingatkan bahwa perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Namun, perbedaan tidak boleh berubah menjadi permusuhan yang merusak tatanan sosial dan hubungan antarsesama.
Penobatan Bokeo Mekongga Ke XXII diharapkan menjadi momentum untuk mempertemukan berbagai unsur masyarakat adat dalam semangat musyawarah, persaudaraan dan penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur.
Begitu pula dengan pelantikan Pengurus DPD MAKN Kabupaten Kolaka Timur. Kehadiran lembaga tersebut diharapkan mampu menjadi bagian dari upaya memperkuat pelestarian adat dan budaya serta membangun jejaring silaturahmi dengan kerajaan dan lembaga adat lainnya.
Pada akhirnya, dukungan para Mokole bukan hanya berbicara tentang sebuah agenda penobatan. Lebih jauh, terdapat pesan yang ditujukan kepada generasi Mekongga.
Bahwa sejarah tidak boleh hanya dikenang, tetapi harus dijaga.
Bahwa adat tidak cukup hanya disebut, tetapi harus dihormati.
Dan bahwa persatuan tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan.
Mekongga memiliki sejarah. Mekongga memiliki adat. Mekongga memiliki warisan leluhur. Dan semuanya hanya akan tetap hidup apabila generasinya memiliki kesadaran untuk menjaganya bersama.
Penulis : Hasmadin
