KENDARI,SITUSSULTRA.com-Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Saifuddin, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Antisipasi Ancaman Bencana Hidrometeorologi Basah pada Puncak Musim Hujan Akhir 2025 – Awal 2026
yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara virtual, Senin (29/12/2025). Kegiatan ini berlangsung melalui zoom meeting dan diikuti dari Posko BPBD Sultra.
Rapat koordinasi tersebut digelar oleh BNPB bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah menjelang pergantian tahun 2025 menuju 2026.
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, kepala pelaksana BPBD provinsi dan kabupaten/kota, serta unsur kementerian dan lembaga terkait melalui zoom meeting.
Dari Provinsi Sulawesi Tenggara, kegiatan ini turut dihadiri secara virtual oleh Kepala BMKG Sultra Sugeng Widarko, serta unsur TNI, Polda Sultra, Brimobda Sultra, Basarnas, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, RAPI Sultra, BPBD Sultra, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga, Diskominfo, serta Dinas ESDM.
Dalam arahannya, Menko PMK Pratikno menekankan bahwa momentum peralihan menuju tahun 2026 memerlukan kewaspadaan ekstra, khususnya di tengah tingginya mobilitas masyarakat. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, diperkirakan sekitar 105 juta jiwa melakukan perjalanan antar kota dan wisata pada periode akhir tahun, di tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat.
“Situasi ini harus kita antisipasi bersama. Daerah-daerah yang terdampak bencana, seperti di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Banten, dan wilayah lainnya, agar siaga penuh. Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, BPBD bersama TNI dan Polri harus mengawal pemulihan daerah bencana,” tegas Pratikno.
Ia juga mengajak daerah yang tidak terdampak untuk tetap waspada serta memberikan dukungan kepada daerah tetangga yang mengalami bencana. Menurutnya, sinergi antardaerah sangat penting untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, layanan publik, kegiatan ekonomi, dan pendidikan, khususnya menjelang dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar pada 5 Januari 2026.
Selain itu, Pratikno menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini, kesiapsiagaan jangka pendek dan jangka panjang, serta orkestrasi kesiapan BPBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Pastikan kesiapan peralatan, jalur evakuasi, serta penguatan informasi kebencanaan kepada masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa tahun ini menjadi tantangan besar karena terdapat dua fokus utama, yakni daerah yang terdampak langsung bencana berat serta potensi bencana hidrometeorologi basah yang diperkirakan melanda sebagian besar wilayah Indonesia.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa menjelang akhir 2025 hingga awal 2026, sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim hujan dengan potensi peningkatan bencana hidrometeorologi basah, termasuk banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem, serta gelombang tinggi di wilayah perairan.
BMKG memprakirakan wilayah dengan curah hujan tinggi hingga sangat tinggi pada periode Januari hingga Maret 2026 meliputi Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Selatan.
BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode 29–31 Desember 2025, di mana Provinsi Sulawesi Tenggara berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca ekstrem, seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang, khususnya di wilayah rawan bencana, serta terus memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG.
BMKG mengimbau pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk aktif memanfaatkan informasi prakiraan cuaca mingguan, peringatan dini tiga harian, serta layanan nowcasting hingga 16 jam ke depan sebagai dasar pengambilan keputusan dan langkah mitigasi di lapangan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan bahwa hingga 24 Desember 2025 telah tercatat sebanyak 3.176 kejadian bencana di Indonesia yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor.
Ia menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan membutuhkan peran aktif pemerintah daerah. “BPBD di daerah harus semakin tangguh. Ke depan perlu peningkatan kapasitas, termasuk penguatan kewenangan Kepala BPBD agar lebih cepat dalam mengeksekusi penanganan bencana,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut juga disampaikan sejumlah arahan teknis dan catatan penting terkait kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota dan khususnya para Kepala Pelaksana BPBD. Arahan tersebut antara lain memperkuat kesiapsiagaan lintas OPD dan Forkopimda melalui apel siaga, pengecekan personel dan peralatan, ketersediaan stok pangan dan sembako minimal untuk satu minggu, serta kesiapan anggaran.
Selain itu, daerah diminta segera menetapkan status Siaga Darurat apabila membutuhkan dukungan pusat, menyiapkan titik dan jalur evakuasi berbasis kearifan lokal, serta memastikan rencana kontinjensi dan rencana operasi bencana tersedia dan siap dilaksanakan.
Upaya pengurangan risiko banjir juga menjadi perhatian melalui langkah preventif, seperti memastikan hulu sungai bebas dari sumbatan dan saluran drainase berfungsi optimal dengan melibatkan TNI, Polri, Polhut, dan Satpol PP. Masyarakat juga diimbau untuk mengenali lingkungan tempat tinggal, memahami potensi risiko bencana, serta mengetahui lokasi evakuasi dan titik kumpul terdekat.
Warga yang tinggal di sepanjang daerah aliran sungai diharapkan membangun komunikasi dari hulu ke hilir untuk berbagi informasi saat hujan lebat dan potensi kenaikan debit air. Masyarakat juga diminta menyusun rencana evakuasi keluarga agar seluruh anggota keluarga dapat berkumpul kembali saat kondisi darurat.
Sebagai langkah kewaspadaan, warga di sekitar sungai atau lereng dengan vegetasi minim diimbau untuk segera mengungsi sementara apabila hujan deras berlangsung lebih dari tiga jam dengan jarak pandang kurang dari 100 meter, hingga dua sampai tiga jam setelah hujan berhenti.
“Kepada masyarakat, kami mohon para Kepala Pelaksana BPBD bersama unsur Forkopimda segera melakukan patroli dan bergerak di titik-titik rawan bencana. Masing-masing kabupaten/kota sudah memiliki peta risiko bencana. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat banjir atau longsor yang terjadi secara tiba-tiba. Komunikasi di sepanjang daerah aliran sungai harus diperkuat,” pungkasnya.(PPID utama prov. Sultra)
