 |
| Aliansi Rakyat Bersatu di Sulbar saat melakukan unjuk rasa dan melaporkan kasus terkait dugaan suap dalam percepatan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyorot salah satu oknum anggota DPRD di Sulawesi Barat |
SULBAR,SITUSSULTRA.com-Dugaan suap dalam percepatan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyeret salah satu oknum anggota DPRD di Sulawesi Barat berinisial “RIB”.
Dugaan itu mengemuka setelah Aliansi Rakyat Bersatu melaporkan kasus tersebut ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulbar.
Mereka melayangkan laporan itu bersamaan dengan aksi demonstrasinya di Kantor DPRD Sulbar pada Rabu (8/4). Massa menuntut BK segera memproses dugaan pelanggaran etik secara objektif dan transparan.
Aliansi menilai dugaan suap sebesar Rp50 juta mencederai tujuan program MBG yang seharusnya menyasar kepentingan publik. Mereka menduga dana tersebut digunakan untuk mempercepat operasional dapur MBG yang terkait dengan oknum legislator.
Peserta aksi, Ahyar, mengklaim pihaknya telah mengantongi bukti awal. Bahkan, dugaan suap itu melibatkan beberapa oknum legislator.
“Telah kami temukan data dan bukti yang kuat oknum DPRD Sulbar diduga melakukan penyuapan agar dapurnya cepat beroperasi, yaitu kurang lebih Rp50 juta, bahkan lebih,” ungkap Ahyar dalam orasinya.
Juru bicara Aliansi Rakyat Bersatu, Galang, mengatakan laporan resmi telah masuk ke Badan Kehormatan DPRD Sulbar sebagai langkah awal penanganan etik. Ia juga menyebut pihaknya menelusuri dugaan keterkaitan oknum “RIB” dengan sejumlah dapur MBG di wilayah Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar.
Menurut Galang, aliansi akan terus mengawal kasus ini melalui jalur etik dan politik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan membawa perkara ke ranah pidana jika ditemukan bukti yang cukup.
Korlap Aliansi Rakyat Bersatu Hajril Hajura, menegaskan dugaan tersebut mengarah pada penyalahgunaan program publik untuk kepentingan pribadi. Ia menyebut praktik itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan masyarakat.
"Kami mendesak Badan Kehormatan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Jika dugaan ini benar dan pelanggarannya terbukti, maka harus ada sanksi tegas, termasuk pemberhentian," tegas Hajril.
Aksi berlangsung dengan pengamanan aparat. Hingga berita ini terbit, DPRD Sulbar maupun oknum anggota berinisial “RIB” belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut.
Laporan : Tim
