KENDARI,SITUSSULTRA.com-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengambil langkah progresif dalam menjaga stabilitas keuangan daerah dengan mengoptimalkan digitalisasi penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai strategi utama menghadapi tantangan fiskal tahun 2026.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka, langkah ini ditempuh sebagai respons taktis atas penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada pembiayaan sejumlah program pembangunan prioritas di bumi Anoa.
Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Penguatan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sultra yang mengusung tema "Asistensi Penatausahaan Barang Milik Daerah dalam Rangka Optimalisasi Digitalisasi Pelaporan Barang Milik Daerah" di Hotel Claro Kendari, Jumat, 17 Juli 2026.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sultra yang juga menjabat Asisten Administrasi, Rony Yakob, menjelaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Sultra pada tahun 2026 tumbuh solid di atas angka 5,65 persen, pemerintah daerah harus tetap bergerak lincah dan kreatif menghadapi dinamika keterbatasan anggaran. Untuk menanggulangi tekanan fiskal tersebut, Pemprov Sultra menempuh tiga langkah strategis sekaligus.
Pertama, melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran belanja nonprioritas guna memastikan alokasi dana tetap berfokus pada program kemaslahatan masyarakat. Kedua, melakukan intensifikasi serta perluasan basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis pengawasan digital.
Ketiga, merevolusi sistem tata kelola aset daerah dengan mempercepat transformasi digital penatausahaan Barang Milik Daerah agar aset yang dimiliki tidak sekadar menjadi catatan administratif mati, melainkan diaktivasi sebagai instrumen produktif yang mendatangkan nilai tambah ekonomi bagi daerah.
Langkah strategis Pemprov Sultra ini mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Yudia Ramli, saat membuka secara resmi rakor tersebut menyatakan bahwa pengelolaan aset daerah merupakan variabel krusial karena menyusun hampir 80 persen dari total nilai laporan keuangan pemerintah daerah.
Oleh sebab itu, penataan aset secara digital bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi, melainkan fondasi penting bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah dan perolehan opini laporan keuangan terbaik.
Kemendagri pun menyinergikan dukungannya dengan meluncurkan dua instrumen utama, yaitu Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah (SIPD BMD), sebagai infrastruktur digital pendukung yang wajib segera dioptimalkan oleh seluruh pemerintah daerah di Sultra.
Sejalan dengan peta jalan digitalisasi tersebut, Pemprov Sultra akan menjalankan empat langkah taktis rekomendasi pusat. Langkah tersebut meliputi percepatan migrasi dan pemutakhiran data aset daerah secara berkala melalui sistem SIPD BMD agar terintegrasi penuh secara nasional, peningkatan kapasitas dan sertifikasi keahlian bagi sumber daya manusia (SDM) pengelola aset, penguatan koordinasi lintas sektor guna meruntuhkan ego sektoral dalam pelaporan aset, serta penyediaan payung regulasi lokal dan alokasi anggaran operasional yang berkelanjutan.
Transformasi ini diharapkan mampu mengatasi tantangan penatausahaan klasik, termasuk menertibkan pembukuan, menjamin keamanan hukum dan fisik aset, serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang publik untuk meningkatkan PAD.
Dukungan serupa juga mengalir dari lembaga legislatif tingkat nasional. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, yang hadir secara virtual, menekankan bahwa aset daerah di Sultra harus segera diposisikan sebagai modal strategis yang mampu menyokong pelayanan publik di tengah ketatnya ruang fiskal saat ini.
Ia menilai langkah cepat Pemprov Sultra dalam mendigitalisasi BMD adalah solusi tepat guna menyelesaikan masalah penatausahaan yang belum tertib, nilai aset yang belum sesuai kondisi riil di lapangan, serta aset-aset yang belum memiliki sertifikat resmi.(ppidups)
