KOLTIM,SITUSSULTRA.com- Guna menurunkan angka stunting di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berbagai pro...
KOLTIM,SITUSSULTRA.com-Guna menurunkan angka stunting di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berbagai program dan inovasi terus dilakukan dan dikembangkan.
Dan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Koltim Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai tiga program yang perlu diterapkan yakni, penanganan Stunting, kemiskinan ekstrem dan inflasi.
Hal tersebut disampaikan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kolaka Timur, Andi Muhammad Iqbal Tongasa melalui sambutan saat menghadiri rapat pertemuan Rembuk stunting di Desa Lalowosula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, pekan lalu.
Sekda menyebutkan ke tiga program tersebut memang perlu menjadi prioritas Pemerintah dalam rangka mempercepat penurunan Stunting dan penanggulangan kemiskinan ektrem guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Dan ini yang selalu disebut setiap hari yakni, pertama masaalah stunting ini harus selesai secara nasional 14 persen, Kita di Koltim 27 persen. Yang kedua terkait kemiskinan ekstrem, mudah-mudahan pak Bupati dalam perubahan anggaran ini termasuk di APBD murni 2024 ada sentuhan-sentuhan yang diberikan kepada OPD sehingga perlahan-lahan nanti kemiskinan ekstrem bisa kita tangani,"ujar Sekda.
Sekda menjelaskan bahwa yang dimaksud kemiskinan ekstrem adalah keadaan atau kondisi ekonomi masyarakat yang memprihatinkan misalkan, keadaan kondisi rumah dan kebutuhan makannya sangat sulit, maka seperti inilah yang harus benar-benar ditangani.
"Yang terakhir atau yang ketiga adalah inflasi, namun untuk menekan inflasi ini sudah berjalan, misalkan penyelenggaraan pasar murah dari Pemda yang sudah diselenggarakan di sejumlah Kecamatan,"sebutnya.
Sekda menuturkan bahwa untuk menyelesaikan kasus stunting tidak semuda membalikan telapak tangan, sehingga dirinya sependapat dengan apa yang telah dijelaskan Kepala Bappeda yakni, penangannya harus lebih serius dan cenderung pada penanganannya dilapangan misalkan pemberian bantuan langsung kepada Masyarakat yang terdampak Stunting dan kemiskinan ekstrem dibanding dengan mengadakan rapat-rapat atau perjalanan dinas.
"Benar yang disampaikan tadi kepala Bappeda kenapa kita hadir dan tempatkan rembuk Stunting di Lalowosula, karena selama ini yang terlihat Kita hanya selalu mengadakan rapat sehingga penanganan secara fisik kurang,"jelasnya.
"Sebenarnya tim stunting sudah bekerja, dan stunting ini tidak bisa selesai karena fotret dari pusat yang dibutuhkan dokumentasi sementara kita ini teman-teman dari Rumah Sakit para Dokter ahli gisi juga dari KB tetapi dokumentasinya tidak ada,"sambungnya mengungkapkan.
Hanya saja kata dia, meskipun Dokumentasi ada tetapi jangan sampai Masyarakat penerima bantuan tidak ada juga, karena kata Sekda, beberapa hari lalu Kepala Bappeda telah menyampaikan saat pelepasan Paskibraka dilakukan bersama Bupati dan saat itu Bupati merespon.
"Makanya pertemuan Rembuk Stunting dalam rangka mencegah dan mempercepat penurunan stuntig kita tempatkan di Desa Lalowula ini,"terangnya.
Sekda juga mengharapkan agar kedepan nanti pertemuan Rembuk Stunting pelaksanaannya bukan hanya di Desa Laliwosula saja, namun akan berkelanjutan di Desa lain yang ada di Wilayah Kabupaten Kolaka Timur.
"Jadi saya harap teman-teman pimpinan OPD dan dibawah Komando atau penanggung jawab adalah Dinas KB mari sama-sama apa yang kita telah kita lakukan pada hari ini kita bersatu padu memperlihatkan yang terbaik mudah-mudahan kedepannya tetap seperti ini,"harapnya.
"Artinya bulan depan kita bisa jadwalkan nanti dimana titiknya, biar apa yang diinginkan pak Bupati dapat dilaksanakan dan terpenuhi,"tambahnya.
Sementara itu, mengutip Cnbc Indonesia Menteri Keuangan Srymuliani Indrawati mengatakan bahwa Kepala Negara telah meminta secara khusus supaya belanja-belanja yang telah dialokasikan untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting tidak sia-sia karena hanya berupa program-program yang tak jelas dampaknya secara langsung ke masyarakat. Termasuk di APBN maupun APBD.
"Karena beliau concern bahwa APBN dan APBD jangan sampai lebih banyak habis untuk dipakai belanja-belanja yang tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat paling miskin yaitu untuk kemiskinan ekstrem dan stunting," tutur Sri Mulyani.
Ia mengakui, selama ini anggaran untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting sudah sangat besar. Khusus stunting misalnya, pada 2022 telah dialokasikan sebesar Rp44,8 triliun, terdiri dari alokasi yang masukkan ke anggaran Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Untuk anggaran yang tersebar di 17 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp34,1 triliun dan Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp8,9 triliun serta DAK Nonfisik sebesar Rp1,8 triliun. Dari total alokasi anggaran itu, ia mengatakan saat dibedah, lebih detail di APBD malah sebagian besar untuk rapat dan perjalanan dinas.
"Jadi programnya nampaknya anggarannya cukup besar namun yang dirasakan masyarakat itu tidak terlalu besar. Itu salah satu contohnya saat kita membedah APBD nya justru yang stunting dirasakan direct hanya 5%, dari anggaran yang dialokasi, 80% lebih ke koordinasi dan berbagai macam rapat maupun perjalanan dinas," tutur Sri Mulyani.
"Sehingga ini tadi juga ditanyakan Pak Presiden mengenai bagaimana cara memperbaiki intervensi kebijakan, rule, maupun dari implementasi," ujarnya.
Untuk 2024 sendiri, anggaran program penurunan stunting telah dialokasikan dalam APBN melalui pos anggaran kesehatan dengan rencana kisaran Rp 187,9 triliun - Rp 200 triliun. Terdiri daru program penajaman lokasi dan intervensi percepatan penurunan stunting (suplementasi gizi mikro dan makro & imunisasi), penguatan teknologi dan kemandirian farmasi, penguatan Jaminan Kesehatan Nasional, serta penguatan sistem kesehatan yang handal antara lain DAK Fisik untuk peningkatan sarana dan prasarana.
Editor : Darson
Music MP3